Frequently Asked Questions (F.A.Q)
app.


No Pertanyaan Jawaban
1 Apa dasar hukum pelatihan dasar bagi CPNS? Dasar hukum pelatihan dasar UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan Peraturan LAN No. 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II, dan Peraturan LAN No. 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III.
1 Apakah syarat pengangkatan Calon PNS menjadi PNS? Sesuai dengan pasal 65 dalam UU ASN, Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan yaitu lulus pendidikan dan pelatihan serta sehat jasmani dan rohani. Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2 Bagaimana bila terdapat Calon PNS yang tidak memenuhi syarat pengangkatan? Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 UU ASN maka statusnya adalah diberhentikan sebagai calon PNS.
1 Berapa lama waktu pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS? Pelaksanaan pelatihan dasar Calon PNS adalah selama 113 hari kerja atau 1.141 JP dengan rincian 33 hari kerja (288 JP) untuk pembelajaran klasikal dan 80 hari kerja (853 JP) untuk pembelajaran non klasikal (aktualisasi pada agenda pembelajaran habituasi) di tempat kerja.
2 Kapan waktu pelaksanaan kompetensi bidang? Kompetensi bidang dapat dilakukan sebelum Calon PNS dikirim untuk mengikuti pelatihan dasar ataupun pada masa off campus (habituasi).
3 Apakah agenda habituasi boleh melebihi 80 hari kerja? Apabila diperlukan, Instansi asal diperbolehkan untuk menambah waktu pelaksanaan agenda habituasi menjadi lebih dari 80 hari kerja.
4 Berapa lama masa percobaan bagi Calon PNS? Sesuai dengan pasal 63 ayat (3) UU ASN, masa percobaan bagi Calon PNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dan instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS selama masa percobaan tersebut.
1 Bagaimana kualifikasi kelulusan Pelatihan Dasar Calon PNS? Sangat Memuaskan : 90,01 – 100
Memuaskan : 80,01 – 90,0
Cukup Memuaskan : 70,01 – 80,0 (Passing grade)
Kurang Memuaskan : 60,01 – 70,0
Tidak Memuaskan : ≤ 60
Bagi peserta yang memperoleh kualifikasi Tidak Memuaskan atau jumlah ketidakhadiran pada kurikulum pembentukan karakter PNS melebihi 9 sesi atau 27 jam pelajaran atau setara dengan 3 hari secara kumulatif, dinyatakan Tidak Lulus. (PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Diklat terintegrasi bagi CPNS hanya 1 kali)
2 Bagaimana kelulusan peserta yang memiliki kualifikasi kelulusan “Kurang Memuaskan”? Peserta yang memperoleh kualifikasi Kurang Memuaskan dinyatakan Ditunda Kelulusannya dan peserta dimaksud wajib mengikuti pembelajaran remedial untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap komponen penilaian yang kurang maksimal 15 hari kerja. Tim melakukan evaluasi akhir ulang untuk menetapkan hasil akhir kelulusan.
1 Apa saja agenda mata pelatihan dalam pelatihan dasar Calon PNS? Terdapat empat agenda mata pelatihan dalam pelatihan dasar Calon PNS yaitu:
Agenda I: Sikap Perilaku Bela Negara
Agenda II: Nilai-Nilai Dasar PNS (ANEKA)
Agenda III: Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Agenda IV: Habituasi
Setelah mendapatkan keempat agenda tersebut, Calon PNS akan diuji melalui evaluasi akhir.
2 Apakah instansi asal diperbolehkan untuk menambah substansi materi pada pelatihan dasar Calon PNS? Ya, instansi asal diperbolehkan untuk menambahkan/memasukkan substansi materi dengan catatan tidak mengurangi substansi dari materi aslinya.
1 Apakah pengajar pelatihan dasar harus memiliki sertifikat TOF? Ya, pengajar wajib memiliki sertifikat TOF untuk dapat mengajar suatu mata pelatihan. Jadi apabila terdapat pengajar yang belum memiliki sertifikat TOF maka ia tidak diperbolehkan untuk mengajar.
2 Siapakah yang berhak untuk menjadi mentor? Yang berhak menjadi mentor adalah atasan langsung peserta diklat atau Pejabat yang secara khusus ditunjuk/ditugaskan oleh pembina kepegawaian untuk memberikan bimbingan kepada staf-nya selaku peserta diklat selama perancangan dan implementasi aktualisasi di tempat kerja
1 Apakah perbedaan Latsar (Pelatihan Dasar) dan Prajabatan? Latsar (Pelatihan Dasar) diperuntukan bagi Calon PNS yang diangkat dari formasi umum, sedangkan Prajabatan diperuntukan bagi tenaga K1/K2 dan tenaga khusus.
2 Apakah landasan hukum pengangkatan Calon PNS untuk jalur Prajabatan? Untuk tenaga K1/K2 menggunakan Peraturan Kepala LAN No. 10 Tahun 2015. Namun saat ini sudah terdapat perubahan atas Peraturan Kepala LAN No. 10 tahun 2015, yakni tertuang pada Peraturan Kepala LAN No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan I, II dan/atau III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2.
1 Apakah dasar hukum penyelenggaraan diklat kepemimpinan? Terdapat 6 dasar hukum penyelenggaraan diklat kepemimpinan yaitu:
  1. Perlan No. 6 Th. 2018 → Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I dan Keputusan Kepala LAN No. 398 Tahun 2018
  2. Perkalan No. 18 Th. 2015 → Diklatpim Tk. II
  3. Perkalan No. 19 Th. 2015 → Diklatpim Tk. III
  4. Perkalan No. 20 Th 2015 → Diklatpim Tk. IV
1 Apa saja kurikulum yang ada pada diklat kepemimpinan Tk. II, TK. III dan TK. IV? Terdapat lima kurikulum yaitu Penguasaan Diri, Diagnosa Perubahan, Inovasi, Tim Efektif, dan Proyek Perubahan.
2 Apa saja kompetensi yang akan dibangun beserta area perubahannya?
Diklatpim Kompetensi Area Perubahan
PKN Tk. I Kepemimpinan Kolaboratif Lintas instansi/antar sektor
Diklat PIM Tk. II Kepemimpinan Strategik Strategi Kebijakan
Diklat PIM Tk. III Kepemimpinan Taktikal Program
Diklat PIM Tk. IV Kepemimpinan Operasional Kegiatan
3 Bagaimana bentuk produk pembelajaran pada Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV Bentuk produk pembelajaran pada Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV adalah proyek perubahan. Untuk penyajian proyek perubahan tidak harus selalu dalam bentuk dokumen, melainkan bisa dalam bentuk berupa poster, video, atau yang lainnya.
4 Berapa lama durasi pembelajaran diklat kepemimpinan? Durasi pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat I adalah ± 20 minggu.
Durasi pembelajaran diklat kepemimpinan tingkat II adalah ± 18 minggu.
Durasi pembelajaran diklat kepemimpinan tingkat III dan tingkat IV adalah ± 20 minggu.
1 Apa saja yang menjadi persyaratan bagi peserta untuk mengikuti diklat kepemimpinan?
  1. Surat usulan dan penugasan dari Sekjen/Sesmen/Sestama, Seswapres/Deputi Bid SDM Setneg/Deputi Bid Administrasi Setkab/Ass SDM POLRI/Jaksa Agung Muda Bid Pembinaan SDM/Sekda Prov,Kab,Kota.
  2. Jabatan minimal untuk PKN Tingkat I adalah eselon II dengan pangkat golongan minimal IV/c.
    Jabatan minimal untuk Diklatpim II adalah eselon III dengan pangkat golongan minimal IV/a.
    Jabatan minimal untuk Diklatpim III adalah eselon IV dengan pangkat golongan minimal III/c.
    Jabatan minimal untuk Diklatpim IV adalah staf dengan pangkat golongan minimal III/a.
  3. Batas usia untuk PKN Tingkat I untuk eselon I adalah 2 tahun sebelum BUP, eselon II adalah 5 tahun sebelum BUP.
    Batas usia untuk Diklatpim II untuk eselon II adalah 2 tahun sebelum BUP, eselon III adalah 5 tahun sebelum BUP.
    Batas usia untuk Diklatpim III untuk eselon III adalah 2 tahun sebelum BUP, eselon IV adalah 5 tahun sebelum BUP.
    Batas usia untuk Diklatpim IV untuk eselon IV adalah 2 tahun sebelum BUP, staf adalah 5 tahun sebelum BUP.
  4. Persyaratan bahasa inggris untuk PKN Tingkat I adalah TOEFL: 500/TOEIC : 600/LAN ECSCS: 90
    Persyaratan bahasa inggris untuk Diklatpim II adalah TOEFL: 475/TOEIC : 550/LAN ECSCS: 75
    Persyaratan bahasa inggris untuk Diklatpim III adalah TOEFL: 450/TOEIC : 500/LAN ECSCS: 65
    Persyaratan bahasa inggris untuk Diklatpim IV adalah TOEFL: 400/TOEIC : 450/LAN ECSCS: 50
  5. Biaya PKN Tingkat I adalah DIPA LAN.
    Biaya Diklatpim II adalah 30.261.000
    Biaya Diklatpim III adalah 22.125.000
    Biaya Diklatpim IV adalah 20.230.000
2 Bagaimana kualifikasi kelulusan Diklat Kepemimpinan? Sangat Memuaskan : 90,01 - 100
Memuaskan : 80,01 – 90,00
Cukup Memuaskan : 70,01 – 80,00
Kurang Memuaskan : 60,01 – 70,00
3 Apa saja yang menyebabkan peserta dinyatakan tidak lulus? Terdapat dua hal yang menyebabkan peserta dinyatakan tidak lulus yaitu:
  1. Apabila peserta mendapatkan penilaian ≤ 60
  2. Apabila peserta yang meninggalkan pembelajaran s.d 3 Sesi (9 JP)
4 Apakah peserta yang ditunda kelulusannya masih memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan? Ya, peserta yang mendapatkan kualifikasi kurang memuaskan dan ditunda kelulusannya diberikan waktu tambahan untuk menyempurnakan proyek perubahannya.
1 Bagaimana mekanisme ijin prinsip dan penerbitan KRA (Kode Registrasi Alumni) diklatpim? Pemberitahuan diklat/ijin prinsip adalah sebelum pembukaan (3 minggu sebelum pembukaan). Permohonan penerbitan KRA dapat dilakukan setelah pembukaan diklat (paling lambat 6 hari sebelum penutupan). Secara SOP pemberian KRA akan diberikan 2 minggu sebelum pembukaan.
2 Apa itu STTP dan apa dasar hukumnya? STTP adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti, menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan yang bersifat persyaratan pengangkatan dan promosi jabatan. Dasar hukum untuk STTP adalah Peraturan Kepala LAN No. 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Surat Keterangan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara.
1 Apakah perbedaan antara mentor dan coach? Mentor adalah atasan langsung peserta diklat atau Pejabat yang secara khusus ditunjuk/ditugaskan oleh pembina kepegawaian untuk memberikan bimbingan kepada staf-nya selaku peserta diklat selama perancangan dan proyek perubahan di tempat kerja. Coach adalah tim yang ditunjuk oleh penyelenggara diklat atau tim Tim Fasilitator Diklat/Tenaga Fungsional/Pejabat struktural yang memiliki kompetensi sebagai Coach dan memahami tentang Diklatpim Pola Baru beserta produk yang harus dihasilkan.
2 Apakah sertifikat TOF menjadi syarat bagi fasilitator Diklatpim? Ya, fasilitator Diklatpim diwajibkan untuk memiliki sertifikat TOF.
3 Siapakah yang menjadi tim evaluasi akhir dalam diklat kepemimpinan? Tim evaluasi akhir terdiri dari pimpinan lembaga diklat penyelenggara, pejabat dari instansi Pembina diklat, widyaiswara dan coach.
4 Siapakah yang menjadi evaluator dalam diklat kepemimpinan? Terdapat empat orang yang berperan sebagai evaluator yaitu narasumber, mentor, coach, dan penyelenggara.
1 Apakah saat ini penyelenggara (Pusdiklat/BPSDM) boleh menyelenggarakan diklat MOT/TOC? Saat ini pembuatan kebijakan MOT/TOC dengan metode e-learning sedang dilakukan sehingga lembaga diklat selaku penyelenggara belum boleh mengadakan diklat MOT/TOC sampai kebijakan tersebut dikeluarkan oleh LAN.
2 Apakah MOT/TOC bisa dilakukan secara klasikal? Saat ini diklat MOT/TOC sudah tidak diperbolehkan lagi untuk dilaksanakan secara klasikal, melainkan harus menggunakan metode e-learning ataupun blended learning. Hal ini berlaku sampai dengan dikeluarkannya kebijakan yang mengatur TOC/MOT e-learning.
1 Lembaga diklat saya ingin menyelenggarakan AKD/TNA, lalu peraturan mana yang bisa saya lihat? Saat ini TNA (atau biasa disebut AKD) akan dialihkan ke pengembangan kompetensi. Anda bisa melihatnya di Peraturan LAN No. 5 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN.
1 Apa saja penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional yang diadakan oleh LAN? Jadwal diklat teknis dan fungsional sudah ada di kalender diklat yang telah dibuat oleh Pusdiklat Teknis dan Fungsional. Anda dapat mengaksesnya di tf.lan.go.id
2 Apakah penyelenggaraan diklat teknis/fungsional harus sepengetahuan LAN? Untuk diklat teknis/fungsional yang dibina oleh LAN wajib menyampaikan rencana penyelenggaraannya kepada LAN. Untuk pelatihan teknis/fungsional di luar binaan LAN, penyelenggaraannya diatur oleh masing-masing instansi teknis atau Pembina Jabatan Fungsional.
3 Apakah pengajar harus tersertifikasi? Untuk diklat teknis yang dibina oleh LAN, pengajar harus memiliki STTP TOF/TOT.
4 Apakah sarana dan prasarana harus terstandarisasi? Standarisasi sarana dan prasarana harus mengacu pada Peraturan Kepala pada masing-masing pelatihan teknis. Peraturan tersebut juga harus sesuai dengan Peraturan Kepala LAN No. 13 Tahun 2011 untuk Diklat Teknis dan Peraturan Kepala LAN No. 15 Tahun 2015 untuk Diklat Fungsional.
5 Bagaimana dengan biaya pelatihan teknis dan fungsional? Biaya pelatihan mengacu pada Peraturan LAN terkait PNBP Diklat Tenis dan Fungsional. Anda dapat melihatnya di Lampiran Peraturan Kepala LAN No. 3 Tahun 2017 tentang Rincian Tarif Atas Jenis PNBP yang berasal dari Diklat Teknis dan Fungsional.
6 Apakah kepesertaan pelatihan teknis boleh melibatkan masyarakat? Masyarakat diperbolehkan untuk menjadi peserta pelatihan teknis tertentu.
7 Apakah saya bisa memperoleh informasi mengenai pelatihan teknis/fungsional yang di luar binaan LAN? Untuk pelatihan teknis/fungsional di luar binaan LAN, silahkan Anda berkoordinasi dengan instansi teknis/Pembina jabatan fungsional. Informasi tambahan terkait instansi Pembina jabatan fungsional dapat dilihat pada file … yang terdapat di modul ini.
8 Saya punya pertanyaan lebih lanjut, bagaimana saya bisa menghubungi Bidang Teknis dan Fungsional P3D? Anda dapat mengirimkan pertanyaan ke alamat email p3d@lan.go.id.
9 Apakah kebijakan untuk penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional? Peraturan Kepala LAN No. 13 Tahun 2011 untuk Diklat Teknis dan Peraturan Kepala LAN No. 15 Tahun 2015 untuk Diklat Fungsional.
1 Apakah landasan hukum akreditasi? Peraturan Kepala LAN No. 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah.
2 Ada berapa jenis akreditasi lembaga diklat pemerintah? Ada dua yaitu:
  1. Akreditasi penyelenggara diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan (akreditasi penyelenggara)
  2. Akreditasi instansi pembina jabatan fungsional dan instansi teknis (pemberian delegasi kewenangan akreditasi)
3 Untuk pendelegasian kewenangan akreditasi diklat teknis atau diklat fungsional, siapakah yang mengajukan akreditasi Badan Diklat/Pusdiklat? Pengajuan pendelegasian kewenangan akreditasi diklat teknis atau diklat fungsional ditentukan oleh sekretaris jenderal/sekretaris utama dari instansi pembina jabatan fungsional/instansi teknis.
1 Darimana saya bisa mendapatkan informasi tentang akreditasi? Kami menyediakan bahan pembelajaran untuk menunjang lembaga diklat dalam memperoleh informasi akreditasi. Anda dapat mengaksesnya dengan memilih menu “MODUL” pada aplikasi SIPKA dan pilih modul akreditasi. Modul akreditasi berisi 1 video penjelasan proses akreditasi dan dokumen lain seperti juknis akreditasi dan user manual akreditasi dalam SIPKA.
1 Berapa lama proses akreditasi berjalan? Sesuai dengan standar operasional prosesur akreditasi adalah 90 hari kerja dari surat penugasan asessor untuk melakukan verifikasi data diturunkan.
2 Jika dari surat pengajuan akreditasi dikirimkan berapa lama lembaga diklat bisa memperoleh kepastian bahwa akreditasinya dapat di proses atau tidak? 12 hari dari disposisi Kepala Pusat P3D.
1 Bagaimana cara mengumpulkan berkas akreditasi (unggah data)? Silahkan mengumpulkan berkas berdasarkan kategori sesuai dengan form rekapitulasi dan petunjuk teknis yang bisa di download melalui SIPKA. Berkas dilampirkan dan dikumpulkan berdasarkan kelompoknya (unsur/sub unsur/komponen akreditasi) dan untuk sub unsur tenaga kediklatan dibuat per orang/pegawai dalam komponennya masing-masing. PIC SIPKA dapat mengikuti langkah-langkah pengumpulan berkas sesuai dengan user manual SIPKA untuk PIC Lembaga Diklat yang terdapat pada menu “Modul SIPKA”.
2 Apakah ada ketentuan jenis file, kapasitas ataupun penamaan file untuk di unggah ke sistem akreditasi online? Rekomendasi jenis file adalah *.pdf, dengan kapasitas per sub unsur/komponen tidak melebihi 10 MB, dan penamaan file tidak melebihi 40 karakter. Untuk keperluan unggah gambar, format ekstensi yang didukung adalah JPEG/PNG dengan ukuran file tidak melebihi 2 MB.
3 Data akreditasi apa saja yang harus dikumpulkan? Lebih lanjut mengenai data akreditasi bisa melihat petunjuk teknis yang terdapat pada modul akreditasi pada aplikasi SIPKA.
4 Lembaga diklat saya mengajukan 4 program diklat, yaitu diklat prajabatan gol. I/II, diklat prajabatan gol. III, diklatpim tk. III dan diklatpim tk.IV, apakah saya harus memasukkan data-data yang sama di menu program diklat masing-masing atau apakah c Data akreditasi harus dimasukan ke semua menu program diklat sesuai pengajuannya, walaupun data yang diminta sama. Hal ini terkait penilaian akreditasi adalah penilaian masing-masing program diklat dan penilaian otomatis akan terekap melalui sistem.
5 Pada kolom profil, isian apa yang harus diisi? Kolom profil diisi dengan keadaan lembaga diklat saat ini, seperti visi misi lembaga diklat, kondisi sumber daya yang ada, dan kegiatan yang dilakukan. Profil menggambarkan data akreditasi yang mungkin tidak dapat diakomodir di bukti fisik sub unsur/komponen akreditasi. Sehingga profil cukup diisi dalam bentuk narasi singkat dalam bentuk teks.
6 Pada kolom pengelola apakah semua pejabat struktural dimasukkan atau yang hanya memiliki persyaratan saja? Ya, semua pejabat struktural yang ada di struktur organisasi lembaga diklat harus dimasukkan, walaupun yang bersangkutan belum memiliki salah satu persyaratan yang ada.
7 Bagaimana dengan penyelenggara apakah semua staf harus dimasukkan? Untuk penyelenggara yang dimasukkan adalah staf yang ada di bidang penyelenggaraan/ikut dalam penyelenggaraan diklat sesuai dengan program diklat yang diakreditasi.
8 Untuk tenaga pengajar apakah hanya widyaiswara yang dimasukkan atau seluruh tenaga pengajar yang ada baik widyaiswara ataupun non widyaiswara? Untuk diklatpim dan diklat prajabatan data tenaga pengajar diisi oleh seluruh widyaiswara yang dimiliki oleh lembaga diklat, sedangkan untuk tenaga pengajar non widyaiswara ataupun widyaiswara dari luar lembaga diklat tidak perlu dimasukkan pada kolom tenaga pengajar (tenaga pengajar non Widyaiswara dimasukkan pada kolom penyelenggaraan program diklat sebagai pakar/praktisi).
9 Apakah akreditasi lembaga diklat harus dilaksanakan secara online melalui aplikasi akreditasi pada SIPKA atau boleh juga menggunakan mekanisme manual? Proses akreditasi lembaga diklat sejak tahun 2015 adalah secara online. Silahkan mengumpulkan berkas berdasarkan kategori sesuai dengan form rekapitulasi dan petunjuk teknis yang bisa di download melalui SIPKA. Data/dokumen akreditasi nantinya bisa disiapkan softfile-nya lalu kemudian di unggah ke aplikasi akreditasi. Sampai saat ini proses dilaksanakan secara online dan tidak bisa dilakukan secara manual.
1 Apa yang dimaksud dengan komite penjamin mutu pada sub unsur penjaminan mutu? Suatu Tim Penjamin Mutu Lembaga Diklat Pemerintah yang beranggotakan minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. Terdiri dari gabungan unsur internal lembaga diklat dan unsur independen yang berasal dari kalangan ASN ataupun Praktisi. Tim penjamin mutu bertanggung jawab dalam menjamin kualitas penyelenggaraan diklat.
2 Seperti apa tugas dari komite penjaminan mutu? Melakukan proses penjaminan mutu dan menerapkan standar penyelenggaraan Diklat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan program diklatnya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan diklat.
1 Bagaimana pola pembiayaan akreditasi? Saat ini pola pembiayaan akreditasi dapat dilakukan dengan mekanisme cost sharing (RM) ataupun PNBP, untuk lebih lanjut silahkan menghubungi Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat terkait pembiayaan akreditasi.
1 Bagaimana cara mendapatkan login user dan password serta manual penggunaan akreditasi online? Silahkan hubungi Bidang Akreditasi dan SIDA di 021-3868201-05 ext.167, atau melalui email yang dapat diakses di alamat: akreditasi@lan.go.id, p3d@lan.go.id.
2 Setelah mendapatkan login user dan password apakah langsung bisa digunakan? Ya silahkan langsung menggunakan dengan melakukan ubah password terlebih dahulu.
3 Apakah ada ketentuan password misalnya kombinasi huruf angka atau lainnya? Password bisa gunakan semua karakter angka/huruf, selain itu tidak bisa digunakan (dilarang menggunakan spasi, titik, koma atau karakter lain selain angka dan huruf).
4 Saya sudah mendapat login dan sudah mengubah password. Pada awalnya saya bisa login, akan tetapi selanjutnya saya tidak bisa login (login gagal), apa yang harus saya lakukan? Pastikan anda tidak lupa password, jika belum bisa login silahkan hubungi bidang akreditasi dan sida untuk dilakukan proses reset password.
5 Saya mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam SIPKA dikarenakan oleh captcha yang tidak muncul/saya sudah mengisi berulang kali namun tetap tidak bisa masuk, apa yang harus saya lakukan? Langkah awal yang harus Anda lakukan adalah cek koneksi internet. Selanjutnya update browser Anda dengan versi yang terbaru, disarankan untuk menggunakan web browser Mozilla Firefox atau Google Chrome.
1 Bagaimana cara penggunaan untuk mendapatkan nomor registrasi alumni? Cara penggunaan nomor registrasi terdapat pada user manual SIPKA yang terdapat pada menu “Modul SIPKA”.
1 PIC SIPKA pernah mengikuti sosialisasi PIC SIPKA, tetapi belum mendapatkan sertifikat, apakah sertifikat sosialisasi PIC SIPKA dipersyaratkan sebagai bukti fisik akreditasi? Sertifikat sosialisasi PIC SIPKA tidak dipersyaratkan, cukup surat tugas penunjukkan pimpinan lembaga diklat sebagai PIC SIPKA dan ijazah pendidikan formal (lebih lanjut cek bukti fisik untuk pengelola SIPKA).

Bot Chat

Silahkan Bertanya